Kemnaker: Pelatihan Vokasi Jadi Kunci Kenaikan Mutu SDM

Pemerintah, lewat Departemen Ketenagakerjaan( Kemnaker) terus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia supaya sanggup menyesuaikan diri, berdaya saing serta bertahan di tengah pergantian dunia kerja. Salah satu metode buat tingkatkan kompetensi sumber energi manusia( SDM) merupakan dengan pelatihan vokasi.

Buat tingkatkan mutu program vokasi, tidak hanya bermacam kebijakan serta program Kemnaker, butuh implementasi program 3R, ialah reorientasi, revitalisasi serta re- branding Balai Latihan Kerja( BLK) kepunyaan pemerintah.

” Re- orientasi ialah upaya buat meninjau kejuruan ataupun pelatihan

yang diperlukan dikala ini serta yang tidak diperlukan, cocok dengan kebutuhan industri masa saat ini. Revitalisasi diperlukan buat tingkatkan instruktur pelatihan serta tata cara pelatihan yang digunakan. Re- branding dibutuhkan bukan cuma bagaikan polesan, tetapi pula mengganti anggapan kalau pelatihan yang diselenggarakan cocok dengan kebutuhan, Bimtek Keuangan ” kata Staf Pakar Kemnaker Bidang Ekonomi serta SDM, Aris Wahyudi, usai menjajaki dialog ketenagakerjaan berjudul” Menyambut Revolusi Industri 4. 0, Lewat Pelatihan Vokasi: Perkuat Energi Saing Sumber Energi Manusia”, di Ruang Tripartit Kemenaker, Senin( 23/ 9/ 2019).

Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono mengakui, butuh kerja sama antar- instansi pemerintah, pemerintah serta swasta ataupun stakeholder( pemangku kepentingan) yang lain, dalam pelatihan vokasi buat tingkatkan energi saing menyambut masa digitalisasi Revolusi Industri 4. 0. Kerja sama antar pemerintah serta pemerintah- swasta tersebut tidak hanya buat menghasilkan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif, yang pula sejalan arahan Presiden Joko Widodo buat memprioritaskan pembangunan SDM.

” Salah satu wujud kerja sama tersebut, pemerintah( Kemenaker), akademisi( UGM), serta asosiasi industri( Kadin serta Apindo) sudah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional( KPVN) pada tahun 2017 buat menguatkan sistem vokasi,” katanya.

Bambang meningkatkan, Kemnaker tidak dapat bekerja sendiri buat meningkatkan SDM, terpaut bonus demografi. Walaupun mempunyai strategi pelatihan vokasi ialah penguatan kualitas serta akses pelatihan, tetapi Kemnaker senantiasa memerlukan penyesuaian program- program pelatihan dengan kebutuhan yang hendak tiba.

” Kita bersinergi dengan industri, sebab yang sangat ketahui kebutuhan tenaga kerja di industri merupakan mereka. Makanya kita membentuk KPVN buat mempersiapkan peta jalur sistem pelatihan vokasi cocok kebutuhan pasar kerja,” katanya, seraya menyebut KPVN berfungsi strategis buat mendesak kenaikan kualitas SDM, kenaikan produktivitas, serta perkembangan ekonomi lewat sebagian program.

Bambang pula menarangkan, Pelatihan Tenaga Kerja grand design pelatihan vokasi nasional telah terdapat semenjak tahun kemudian serta telah 90 persen, dan hendak jadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.

” Dalam waktu dekat hendak lekas diinformasikan kepada seluruh pihak kalau Kemnaker hendak jadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ucapnya.

Kerja sama Jadi Kunci Sistem Vokasi

Perihal senada dinyatakan oleh Wakil Ketum Kadin Indonesia, Anton J Supit. Mengalami pasar kerja terus menjadi dinamis dalam masa Revolusi Industri 4. 0 dikala ini, kerja sama jadi kunci dalam mempersiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan pasar kerja.

” Inti RI 4. 0 merupakan kerja sama antara pemerintah dengan pengusaha, mesin dengan manusia, terlebih( kerja sama) sesama pemerintah pusat,” katanya.

Anton memperhitungkan, Malaysia maju dalam SDM, sebab koordinasi pembangunan SDM dipandu oleh Mahatir Mohammad. Negara Jiran itu memerlukan waktu 8 tahun buat mendirikan sejenis Komite Vokasi Nasional.

” Di Malaysia jelas pembagian tugas, terdapat 6 departemen ikut serta. Departemen Pembelajaran, Departemen Tenaga Kerja( SDM), Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan. Bicara pelatihan, leading sector Departemen SDM( tenaga kerja), bicara pembelajaran, leading sector( Kemendikbud),” katanya.

Anton berkomentar, pelatihan vokasi memerlukan sokongan industri- industri di Tanah Air. Kemenperin mestinya membagikan data jobs apa saja yang butuh dilatih oleh Kemnaker serta pekerjaan- pekerjaan apa saja yang masuk kurikulum di dalam Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dalam perihal ini Kemendikbud.

” Kita harapkan kordinasi ini berjalan efisien serta kilat. Waktunya pendek, sebab bonus demografi 2030- 2035, kita telah fase menyusut. Telah menekan. Kita contoh kordinasi semacam di Malaysia,” ucapnya.

Sedangkan itu, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik, Kun Wardhana Abyoto berkata, dikala ini, masih terdapat sebagian pekerja yang belum siuman atas kesiapannya mengalami RI 4. 0. Di sisi lain, masih banyak kesempatan yang dapat dimanfaatkan peranannya oleh serikat pekerja itu sendiri.

” Buat dapat memakainya tersebut, kunci keberhasilannya ialah dengan memaksimalkan diskusi sosial serta kerja sama berbentuk kemitraan,” kata anggota KPVN itu

Kun mengatakan, terdapat 3 tantangan yang dialami serikat pekerja dalam mengalami transformasi ketenagakerjaan. Awal awareness; minimnya tingkatan pemahaman serikat pekerja hendak akibat dari terdapatnya IR 4. 0 terhadap keberlangsungan pekerjaan serta pelatihan vokasi. Kedua, fokus; masih sedikitnya pemahaman atas berartinya kenaikan skill yang dipunyai untuk serikat pekerja.

” Ketiga, fragmentasi, masih belum terdapatnya common goals/ tujuan bersama satu sama lain terpaut pembangunan SDM,” ucap anggota Dewan Ahli Asosiasi Serikat Pekerja( ASPEK) Indonesia itu.

Leave a Comment